Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Prabowo Sebut Quick Count Bohong, Lembaga Survei Angkat Bicara

image-gnews
Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto dalam konferensi pers terkait hasil exit poll internal Pemilu 2019 di Jakarta, Rabu, 17 April 2019. Sementara hasil quick count internal kubu 02 menunjukkan kemenangan sebesar 52,2 persen. TEMPO/M Taufan Rengganis
Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto dalam konferensi pers terkait hasil exit poll internal Pemilu 2019 di Jakarta, Rabu, 17 April 2019. Sementara hasil quick count internal kubu 02 menunjukkan kemenangan sebesar 52,2 persen. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa lembaga survei mulai angkat bicara menjelaskan perhitungan hasil hitung cepat atau quick count yang dikeluarkan setelah Pemilu 2019.

Baca: MUI Minta Kedua Capres Tahan Klaim Kemenangan

Founder Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio mengatakan, sebuah lembaga tentu mempertaruhkan nama ketika merilis hasil hitung cepat kepada publik. Hasil yang diumumkan juga tidak sembarangan, melainkan berbasis C1 asli yang dimasukkan dengan metode yang bisa diuji.

"Quick count tidak pernah bohong dan sejak dulu hasilnya terbukti tidak pernah jauh berbeda dengan real count. Presisinya hampir sama karena berbasis C1," kata Hendri di dalam sebuah acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu, 20 April 2019.

Hal itu diungkapkan Hendri menjawab tudingan dari calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menyebut lembaga survei yang mengunggulkan Calon Presiden Joko Widodo atau Jokowi adalah tukang bohong yang sudah tidak bisa lagi dipercaya oleh rakyat.

Atas dasar itu, Prabowo meminta agar lembaga survei pindah ke negara atau benua lain, salah satunya Antartika. "Hei tukang bohong, rakyat tidak percaya sama kalian. Mungkin kalian harus pindah ke negara lain. Mungkin kau bisa pindah ke Antartika," ujar Prabowo di kediamannya, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Jumat, 19 April 2019.

Menurut Hendri, tuduhan itu tidak berdasar karena lembaganya merupakan lembaga yang merilis hasil quick count itu, semuanya memiliki sertifikat. Hal serupa disampaikan peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby. Dia bahkan menyatakan siap berhenti dari lembaga survei tersebut jika tidak bisa mempertanggungjawabkan data yang dikeluarkan. "Saya siap berhenti," ujar Adjie di lokasi yang sama.

Sejauh ini, 12 lembaga survei merilis hasil quick count yang menunjukkan Jokowi - Ma'ruf Amin unggul di Pemilihan Presiden 2019. Rata-rata lembaga survei itu menyebut Jokowi unggul pada kisaran 54-55 persen. 

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno (BPN) Pipin Sopian mengatakan, keluarnya hasil quick count tersebut bukan akhir segalanya. "Pemilu belum selesai. Penting bagi kita menjaga dan menghormati semua elemen, penyelenggara, dan relawan yang masih bekerja," ujar Pipin.

Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Maruf Amin, Masinton Pasaribu sepakat dengan hal tersebut, namun, kata dia, hasil quick count selama ini hampir tidak pernah pernah meleset dan presisinya hampir sama dengan real count ataupun rekapitulasi yang dikeluarkan KPU.

Baca juga: PDIP Tantang Kubu Prabowo Adu Data Real Count Pilpres

"Namun, proses dan tahapan pemilu tetap kita hormati. Hasil akhir KPU tetap kita tunggu. Kita jaga suasana kondusif menjelang proses rekapitulasi selesai," ujar Masinton Pasaribu.

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

8 jam lalu

Politikus Rian Ernest (kanan) menerima baju dari Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar saat diperkanalkan menjadi kader Partai Golkar di Kantor DPD Golkar, Jakarta, Selasa, 31 Januari 2023. Mantan politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest bergabung dengan Partai Golkar menjadi Kepala Biro Pemuda DPD Partai Golkar DKI Jakarta. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.


Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

12 jam lalu

Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Prof. Yusril Ihza Mahendra memberikan sambutan saat acara pembukaan Musyawarah Dewan Partai (MDP) Partai Bulan Bintang di Kantor DPP PBB di Jakarta, Sabtu 18 mei 2024. ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran


Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

12 jam lalu

Desain rumah dinas menteri di IKN (Dok.PUPR)
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.


3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

12 jam lalu

Sejumlah wartawan melakukan teatrikal menggunakan miniatur televisi saat aksi unjuk rasa tolak Rancangan Undang-undang (RUU) Penyiaran di Depan Gedung DPRD Kota Malang, Malang, Jawa Timur, Jumat 17 Mei 2024. Wartawan yang tergabung dalam organisasi Pewarta Foto Indonesia (PFI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di daerah tersebut menggelar aksi untuk menolak pasal-pasal dalam RUU penyiaran yang dinilai berpotensi mengalangi tugas jurnalistik dan kebebasan pers. ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya
3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?


Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

14 jam lalu

Asap mengepul dari api di tengah kerusuhan menentang rencana untuk mengizinkan lebih banyak orang mengambil bagian dalam pemilihan lokal di wilayah yang dikuasai Prancis, yang ditolak oleh pengunjuk rasa penduduk asli Kanak, di Noumea, Kaledonia Baru 14 Mei 2024. Djelyna Lebonwacalie/via REUTERS
Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

Sekitar 30 turis Australia terkatung-katung di Kaledonia Baru menunggu kesempatan untuk bisa keluar dari negara itu dengan aman usai pecah kerusuhan


Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

15 jam lalu

Kehadirian Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra di tempat kediaman calon presiden Prabowo Subianto di Jl Kertanegara, Jakarta. Kehadiran para ketua umum partai politik, koalisi Indonesia Maju (KIM) datang ke tempat kediaman Prabowo Subianto sebelum memulai deklarasi di Arena Indonesia. TEMPO/Magang/Joseph.
Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju


Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

16 jam lalu

Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Prof. Yusril Ihza Mahendra memberikan sambutan saat acara pembukaan Musyawarah Dewan Partai (MDP) Partai Bulan Bintang di Kantor DPP PBB di Jakarta, Sabtu 18 mei 2024. ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

Yusril mengatakan perlu strategi yang jitu untuk menempatkan kadernya sebagai kepala daerah dan kabinet untuk dongkrak suara di pemilu berikutnya


Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

1 hari lalu

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.


Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

1 hari lalu

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

Bambang Soesatyo menegaskan PADIH UNPAD siap membantu pemerintahan Prabowo - Gibran dalam pembangunan hukum di Indonesia.


Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

1 hari lalu

Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, 26 Februari 2024. ANTARA/HO-Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR
Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

Bagaimana pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN di tengah bergulirnya isu penambahan kementerian di kabinet Prabowo?